DPRD Lombok Utara Desak Pengelolaan Pelabuhan Kecil Diserahkan ke Pemerintah Daerah
Tanjung – kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah mereka kepada pemerintah kabupaten. Desakan ini datang di tengah kekhawatiran bahwa hampir seluruh pelabuhan potensial di Lombok Utara akan diambil alih oleh pihak provinsi, yang dinilai akan membatasi ruang gerak daerah dan merugikan potensi pendapatan daerah setempat.
Kekhawatiran atas Pengelolaan Pelabuhan
Keinginan DPRD KLU ini berakar dari kebutuhan akan kontrol yang lebih besar atas pengelolaan pelabuhan di wilayah mereka. Sejumlah pelabuhan kecil yang memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian daerah, seperti Pelabuhan Labuhan Carik, kini berada dalam ancaman pengelolaan dari tingkat provinsi atau pusat. Hal ini dianggap dapat memperlambat pengembangan pelabuhan tersebut serta mengurangi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan jika dikelola secara lokal.
Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi, menyoroti betapa vitalnya peran Pelabuhan Labuhan Carik sebagai pelabuhan pengumpan pangan regional. “Pelabuhan ini sangat penting untuk angkutan ternak dan juga distribusi barang-barang hasil pertanian seperti kelapa, jagung, padi, dan lainnya. Keberlanjutan operasional pelabuhan ini adalah kunci untuk mendukung perekonomian daerah,” ujar Nyakradi, yang juga menambahkan bahwa pelabuhan ini sangat membutuhkan perbaikan segera.
Perbaikan Pelabuhan Labuhan Carik: Proyek dengan Anggaran Rp 39 Miliar

Pelabuhan Labuhan Carik direncanakan untuk mendapatkan perbaikan besar-besaran dengan anggaran sebesar Rp 39 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbaikan ini akan memastikan pelabuhan tersebut dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung distribusi barang hasil pertanian dan pangan, serta sebagai pusat angkutan ternak. Dalam konteks ini, peran pelabuhan bukan hanya sebagai fasilitas transportasi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menggerakkan sektor pertanian dan pangan di Lombok Utara.
Baca Juga : Pergantian Jitu Luis Milla yang Mengantar Indonesia ke Semifinal
Selain itu, pelabuhan ini diharapkan juga mendukung rencana pembangunan gudang Bulog di daerah tersebut. Gudang Bulog yang akan dibangun di Lombok Utara akan mempermudah penyimpanan dan distribusi hasil pertanian lokal. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan pangan di tingkat daerah dan nasional.
Dampak Negatif Kondisi Pelabuhan yang Terbengkalai
Namun, permasalahan besar yang dihadapi adalah kondisi pelabuhan yang semakin terbengkalai, yang bisa merugikan ekonomi lokal. Penutupan terminal tersebut jelas berdampak pada hilangnya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Menjaga Kedaulatan Ekonomi Daerah
Dengan kewenangan penuh dalam pengelolaan pelabuhan, daerah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya.