Resolusi PBB Solusi Dua Negara dan Ilusi Perdamaian di Gaza
Jangkauan Banten – Resolusi PBB mengesahkan resolusi yang mendukung Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Resolusi ini mendapat dukungan kuat: 142 negara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain.
Resolusi tersebut mengecam Hamas atas serangan 7 Oktober 2023 terhadap warga sipil, juga menyuarakan kecaman terhadap serangan Israel dan kondisi kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, resolusi menyerukan agar perang di Gaza segera diakhiri dan mendukung pembentukan misi stabilisasi sementara (temporary international stabilization mission) oleh PBB atau dengan mandat PBB.
Negara-negara Arab dan Prancis ikut memprakarsai konferensi tinggi dan deklarasi atas solusi dua negara, yang juga menuntut agar Hamas menyerahkan kontrol militer di Gaza kepada Otoritas Palestina, melucuti senjata, dan mendukung negara Palestina yang merdeka serta hidup berdampingan dengan Israel.
Kritik & Argumen Bahwa Ini Bisa Jadi Ilusi
Beberapa pihak dan pengamat menyebut bahwa solusi dua negara, meskipun diresmikan lewat resolusi PBB, bisa lebih bersifat simbolis dan bahkan ilusi — sulit diwujudkan secara nyata. Berikut beberapa argumennya:
Kenyataan di lapangan (ground realities)
Pemukiman (settlements) Israel di Tepi Barat terus berkembang, dengan persetujuan atau toleransi pemerintah Israel.
Fragmentasi wilayah Palestina, yaitu banyaknya hambatan fisik (checkpoint, perbatasan, kontrol militer) yang membuat Tepi Barat dan Gaza sulit disatukan dalam satu entitas yang efektif atau sah sebagai satu negara Palestina yang utuh.
Kelemahan Komitmen Politik & Realpolitik
Beberapa negara pendukung resolusi lebih ingin solusi diplomatik atau retoris daripada mendesak Israel untuk perubahan konkret. Ada kekhawatiran bahwa resolusi PBB akan menjadi alat politis, bukan akhirnya menjadi instrumen perubahan nyata.
Baca Juga: Bus Lepas Kendali, Kecelakaan di Probolinggo Tewaskan 8 Pegawai RSBS
Peran Hamas dan Otoritas Palestina
Deklarasi PBB dan resolusi mencantumkan bahwa Hamas harus menyerahkan senjatanya dan mengakhiri kontrol militer di Gaza agar solusi dua negara bisa efektif. Namun, keberadaan Hamas sebagai kekuatan politik & militer di Gaza adalah kenyataan yang kompleks: jabatan legitimasi, dukungan masyarakat, dan konflik internal. Ini menjadi salah satu hambatan utama.
Pola konflik militer Israel terhadap Hamas dan kelompok bersenjata lain terus berlangsung, yang memicu kerusakan infrastruktur, korban sipil, kerugian kemanusiaan — semua ini membuat perdamaian jangka panjang menjadi sangat sulit.
Resolusi PBB Ketidakselarasan antara tindakan & resolusi
Resolusi PBB mayoritas bersifat non‑mengikat (non‑binding), artinya tidak ada kewajiban hukum yang jelas untuk dipatuhi.
Pandangan bahwa solusi dua negara mungkin sudah terlalu terlambat
Resolusi PBB Harapan & Potensi Positif dari Resolusi PBB
Memberikan legitimasi internasional kepada perjuangan Palestina dan “nak hajat” diplomatik untuk negara-negara yang mendukung aksi nyata.
Memperkuat tekanan terhadap Israel dari komunitas internasional agar menghormati hukum humaniter, menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan, dan memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.
Ilusi Kalau Tidak Ada Implementasi Nyata: Apa yang Bisa Terjadi
Perdamaian yang stagnan: Konflik terus berlanjut, korban sipil terus bertambah, kerusakan infrastruktur berat, penderitaan kemanusiaan makin parah.
Ini bisa memperburuk fragmentasi politik dan melemahkan basis pemerintahan Palestina.
Refleksi: Apakah Solusi Dua Negara Masih Mungkin?
Tapi masing‑masing membawa tantangan besar (demografis, politik, identitas).
