Sudah Memohon tapi Siswi Gunungsitoli Tetap Dilarang Ujian karena Belum Bayar Sumbangan
Jangkauan Banten – Sudah Memohon tapi Siswi Harapan seorang siswi untuk mengikuti ujian di SMAN 1 Gunungsitoli pupus di depan pintu ruang kelas. Bukan karena dia terlambat atau tidak belajar — melainkan karena orang tuanya belum bisa melunasi sumbangan sekolah. Meski telah memohon dengan penuh harap, pihak sekolah dikabarkan tetap menolak memberi izin ikut ujian.
Kisah ini sontak menyentuh hati banyak pihak dan menyorot kembali persoalan klasik dalam dunia pendidikan Indonesia: akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya merata, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Kronologi: Dilarang Ujian Meski Sudah Meminta Keringanan
Menurut informasi yang beredar di media sosial dan kesaksian keluarga, siswi yang identitasnya disamarkan ini telah mengajukan permohonan agar diperbolehkan ikut ujian sambil menunggu pelunasan sumbangan. Orang tuanya disebut sedang mengalami kesulitan ekonomi dan belum bisa membayar iuran sukarela yang dibebankan kepada siswa.
Namun, upaya tersebut ditolak oleh pihak sekolah. Ia dilarang mengikuti ujian yang menjadi penentu kelulusan semester, meski sudah mengenakan seragam lengkap dan hadir di sekolah.
Dia pulang sambil menangis, karena dilarang masuk ruangan. Padahal dia sudah memohon, bahkan ayahnya sudah datang ke sekolah minta keringanan,” ujar seorang kerabat korban.
Sumbangan atau Pungutan?
Pihak sekolah menyebutkan bahwa dana yang belum dibayar adalah “sumbangan komite”, yang menurut aturan tidak bersifat wajib. Namun pada kenyataannya, sumbangan tersebut kerap menjadi syarat tak tertulis bagi siswa untuk mendapatkan layanan sekolah secara penuh — termasuk ujian.
Praktik semacam ini kerap terjadi di banyak sekolah negeri di Indonesia, terutama di daerah, di mana dukungan anggaran dari pemerintah dinilai tidak cukup untuk membiayai operasional sekolah sepenuhnya.
Sumbangan itu tidak wajib menurut aturan, tapi dalam praktiknya seperti memaksa. Kalau tak bayar, anak bisa diperlakukan beda,” kata seorang pemerhati pendidikan di Nias.
Baca Juga: Dana Desa di Banten Rp 1 Miliar Diduga Dibawa Kabur Bendahara, Saldo Sisa Rp 47.000
Reaksi Publik dan Desakan Investigasi
Kisah ini viral di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Banyak yang menyayangkan tindakan sekolah yang dinilai tidak memiliki empati dan mencederai semangat pendidikan untuk semua.
Bahkan, beberapa lembaga swadaya masyarakat telah mendesak agar Dinas Pendidikan Sumatera Utara segera melakukan investigasi.
Jika benar siswa dilarang ujian karena belum bayar sumbangan, maka ini bentuk pelanggaran terhadap hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan,” kata Lembaga Perlindungan Anak setempat.
Sudah Memohon tapi Siswi Dinas Pendidikan Buka Suara
Menanggapi ramainya pemberitaan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyatakan telah menurunkan tim untuk memverifikasi kasus tersebut.
Kami sangat menyesalkan jika benar ada siswa yang tidak bisa ujian hanya karena alasan ekonomi. Sekolah negeri tidak boleh menjadikan sumbangan sebagai syarat layanan pendidikan,” ujar perwakilan dinas.
Mereka berjanji akan memanggil kepala sekolah SMAN 1 Gunungsitoli dan menindaklanjuti kasus ini sesuai aturan yang berlaku.
Sudah Memohon tapi Siswi Potret Nyata Ketimpangan Akses Pendidikan
Kasus ini menjadi gambaran nyata bahwa masih banyak siswa di Indonesia, terutama di daerah terpencil, yang belum bisa menikmati pendidikan secara adil. Meski pemerintah menjanjikan pendidikan gratis 12 tahun, dalam praktiknya masih banyak “biaya tersembunyi” yang membebani siswa miskin.
Mulai dari uang komite, seragam, fotokopi materi, hingga biaya kegiatan sekolah lainnya — semua ini menjadi beban tersendiri bagi keluarga tidak mampu.
Kalau siswa pintar tapi miskin tak bisa ikut ujian, keadilan pendidikan macam apa itu?” tulis seorang pengguna media sosial dengan nada geram.
Harapan: Pendidikan yang Lebih Manusiawi
Kasus SMAN 1 Gunungsitoli seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali sistem pendidikan kita. Apakah sekolah masih tempat yang ramah bagi semua anak, atau justru jadi ruang eksklusif bagi yang mampu membayar?
